Hukum

Masyarakat Harus Lindungi Data Pribadi

Menteri Komunikasi Rudiantara meminta publik untuk waspada akan keamanan data pribadi mereka. Ini diperlukan untuk mengantisipasi pencurian dan penyalahgunaan identitas.

Rudiantara juga meminta agar publik tidak memberikan data pribadi pada lembaga yang tidak memiliki otoritas dan mengembangkan kebiasaan mengganti PIN dan kata sandi untuk setiap akun yang dimiliki.

“Biasakan mengganti kata sandi, biasakan mengganti PIN, biasakan tidak memberikan fotokopi, atau informasi KK dan NIK ke agen yang tidak memiliki otoritas,” tutupnya.

Hal ini diungkapkan Rudi terkait maraknya kasus penyalahgunaan NIK dan KK saat pendaftaran kartu prabayar.

Pada kesempatan yang sama, Menkominfo Rudiantara menjelaskan bahwa pihaknya juga telah meminta polisi untuk mengambil tindakan terhadap para pelaku penyalahgunaan NIK dan KK.

“Saya sudah berkoordinasi dengan polisi yang nanti kalau ada yang menyalahgunakan identitas NIK dan KK tidak silakan diproses,” kata Rudi yang sebelumnya menegaskan tidak ada sistem kebocoran di Kominfo.

Sebelumnya, pria yang sering dipanggil Chief RA ini menjelaskan bahwa setidaknya ada dua ancaman kriminal yang dapat diterapkan untuk menjerat pelaku pelanggaran identitas melalui Undang-Undang Sistem Administrasi Informasi Kependudukan (Sisminduk) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( ITE).

Di bawah Hukum Sisminduk, pelaku bisa dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Sementara itu, pelanggaran UU ITE memberikan ancaman penjara bahkan 12 tahun dan denda 2 miliar.

Tanggapan BSSN

Sementara itu, terkait penyalahgunaan NIK dan KK, Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) akan melakukan tindakan pengamanan guna memastikan tidak ada kebocoran data dari sisi sistem.

“Tentunya kita akan kembali ke sistem keamanan negara terutama pusat data yang digunakan untuk menyimpan semua data yang kita jaga dulu jangan sampai diretas atau ditembus oleh siapa saja,” kata Djoko Setiadi, Kepala BSSN ketika ditemui di acara tersebut.

Dalam kasus kebocoran, Djoko percaya bahwa kemungkinan besar penyebabnya adalah peretasan. Hal ini dianggap sangat berbahaya terutama pada periode menjelang tahun politik.