Internasional

Dukung Gerakan Separatis Papua Barat, Sikap Vanuatu Tidak Bisa Dimaafkan

Dukung Gerakan Separatis Papua Barat, Sikap Vanuatu Tidak Bisa Dimaafkan

Indonesia menilai Vanuatu sudah mempertaruhkan “hubungan persahabatan” antara kedua negara lantaran mendukung gerakan separatis Papua Barat dan menyuarakannya di PBB. Indonesia menganggap sikap negara itu tidak dapat dimaafkan.

Aloysius Selwas Taborat, diplomat Indonesia, sudah menggunakan hak jawab keduanya di Sidang Ke-73 Majelis umum PBB atas serangan dari Vanuatu. Dia mengatakan, negara di Pasifik itu tidak tahu apa-apa dengan menyuarakan dukungannya bagi Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri.

“Meskipun disamarkan dengan keprihatinan hak asasi manusia yang berbunga-bunga, niat dan aksi tunggal Vanuatu secara langsung menantang prinsip hubungan persahabatan yang disepakati secara internasional antara negara, kedaulatan dan integritas teritorial,” kata Taborat.

Taborat mengatakan Vanuatu berulang kali mendukung gerakan separatis. Dia mempertanyakan perilakunya sebagai negara yang taat hukum internasional. “Dukungan yang tidak dapat dimaafkan ini kepada individu separatis jelas ditunjukkan  Vanuatu kepada sejumlah orang dengan catatan kriminal yang serius dan agenda separatis dalam delegasi mereka untuk PBB,” ujarnya, yang dikutip The Guardian, Rabu (3/10/2018) malam.

Aloysius Selwas Taborat, diplomat Indonesia,
Aloysius Selwas Taborat, diplomat Indonesia,

“Orang-orang Papua sekali dan untuk sekali lagi menegaskan kembali bahwa Papua adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Indonesia, dan bahwa itu final, ireversibel dan permanen,” katanya mengacu pada resolusi PBB 1969.

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, yang sudah lama mendukung Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri pada pekan lalu menyerukan Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.

Sementara Perdana Menteri Tuvalu Enele Sopoaga dan Presiden Marshall Islands Hilda Heine juga melakukan seperti yang disuarakan Vanuatu. “Dekolonisasi dan hak asasi manusia keduanya merupakan isu penting di kawasan kepulauan Pasifik,” kata Heine.

Sebelumnya, Wakil Presiden Indonesia Muhammad Jusuf Kalla, tanpa menyebut nama Vanuatu, dalam tanggapan pertamanya menyatakan setiap negara yang menggagnggu integritas teritorial negara lain merupakan tindakan permusuhan.

“Indonesia tidak akan membiarkan negara manapun merusak integritas teritorialnya,” kata Kalla. “Seperti negara berdaulat lainnya, Indonesia akan dengan teguh membela integritas teritorialnya.”