NasionalPolitik

Jika Terpilih Jadi Presiden, Prabowo Akan Bongkar Kasus Penculikan Aktivis 98

Kasus penculikan aktivis 1998, hingga kini belum juga terungkap. Hal itulah yang menyisakan tanda tanya masyarakat tentang kinerja pemerintah saat ini untuk menyelesaikana masalah tersebut.

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menegaskan, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto akan membongkar kasus penculikan aktivis 1998, jika terpilih menjadi Presiden RI periode 2019-2024. Menurutnya, Prabowo akan berkata jujur terkait kasus penculikan aktivis 1998 yang seolah-olah dituduhkan kepadanya.

“Keyakinan saya kalau penculikan aktivis 1998 pasti dibongkar karena kalau tidak dibongkar seolah-olah yang dituduhkan kepada Pak Prabowo itu benar,” ujar Desmond di acara peringatan 45 tahun peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) di Cikini, Jakarta, Selasa (16/1) malam.

Dikatakan Desmon, jika Prabowo menjadi presiden maka tidak mungkin melanggar sumpah jabatannya, yaitu menjalankan undang-undang (UU) selurus-lurusnya sehingga akan membongkar kasus tersebut. Ia menilai, tidak mungkin presiden yang tersandera suatu peristiwa, lalu tidak berkata jujur sehingga kalau tidak jujur maka melanggar sumpah jabatan.

“Sumpah jabatan presiden itu melaksanakan UU selurus-lurusnya. Itu adalah masalah negara, bukan perseorangan,” katanya.

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa
Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa

Menurutnya, membongkar kasus dugaan pelanggaran HAM bukan persoalan pidana biasa tetapi pertanggungjawaban negara melindungi warga negaranya. Tujuannya, kata Desmond, supaya peristiwa masa lalu tidak terulang lagi di masa depan sehingga jika negara dapat melindungi warga negaranya maka kejahatan HAM itu tidak ada sebenarnya.

“Dalam konteks peristiwa 1965, hampir semua kasus yang bersifat pelanggaran HAM adalah ketidakmampuan negara melindungi warga negaranya. Kenapa ini tidak terbongkar? Karena negara tidak siap membongkar dirinya dengan institusinya,” ucap Desmon.

Desmon mengatakan, jika Prabowo melanggar sumpahnya sebagai presiden maka dirinya sendiri yang akan menuntut pimpinan partainya itu untuk membongkar kasus penculikan aktivis 1998.

Sementara itu, menurut mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai sesuai dengan hukum HAM internasional dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Prabowo bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM saat peristiwa pada 1998. Dia menyebut pihak yang bertanggung adalah commander responsibilities.