NasionalPolitik

Jika Terpilih Jadi Presiden, Prabowo-Sandi Akan Jadi Panglima Tertinggi Dalam Penegakan Hukum

Jika Terpilih Jadi Presiden, Prabowo-Sandi Akan Jadi Panglima Tertinggi Dalam Penegakan Hukum

Debat putaran pertama Pilpres 2019 telah usai. Pada debat perdana yang dipandu Ira Koesno dan Imam Priyono membahas tema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme.

Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said merangkum catatan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno usai debat. Pada intinya, pasangan nomor urut 02 itu cemas pada masalah Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme saat ini.

“Pak Prabowo, Pak Sandi kita tahu di periode saat ini soal korupsi soal penegakan hukum, HAM, terorisme itu menujukkan tanda-tanda agak mencemaskan,” ujar Sudirman saat jumpa pers di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) malam.

Dikatakan Sudirman, KPK di periode pemerintah saat ini menangkap pejabat tinggi negara, anggota DPR dan ratusan kepala daerah. Kemudian selama empat tahun ini, janji pemerintah memperkuat KPK tidak terealisasi. Justru KPK terus diperlemah.

“Bahkan yang paling ekstrem adalah serangan teror kepada penyidik Novel Baswedan. Di bidang HAM muncul kasus-kasus persekusi di mana mana. Kemudian di bidang terorisme dan penindakan yang belum sesuai dengan peraturan perundang undangan,” ucap Sudirman.

Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said
Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said

Oleh sebab itu, Prabowo-Sandi ingin memberi pesan kepada masyarakat bahwa ada hal yang mesti diperbaiki dari penegakan hukum saat ini. Karenanya, kepastian hukum yang jelas akan mendorong investasi, perekonomian, memberikan lapangan kerja dan akhirnya masyarakat sejahtera.

“Jadi hukum kita ingin tetapkan sebagai muara, sebagai hulu dari seluruh kehidupan masyarakat melihat tadi. Pesan dari Prabowo-Sandi adalah bila beliau berdua menjadi pemimpin negara, Pak Prabowo dan Pak Sandi akan menjadi panglima tertinggi dalam penegakan hukum. Beliau sebut sebagai chief of law enforcement,” jelas Sudirman.

“Artinya apa, betul presiden adalah kepala pemerintahan, tapi dalam urusan penegakan hukum dia harus mengambil peran mengoordinasikan mendorong seluruh perangkat hukum supaya bekerja untuk kepentingan rakyat,” lanjutnya.

Kemudian, caranya adalah Prabowo-Sandi akan memperkuat institusi hukum dan dengan pemimpin yang bersih. Serta memberi pesan bahwa lembaga hukum tidak boleh terafiliasi dengan partai politik lantaran dapat menimbulkan ketidakadilan hukum. Dia berjanji, Prabowo-Sandi ke depan akan menjalankan perannya sebagai panglima tertinggi penegakan hukum.

“Kita mengapresiasi. Dalam debat kedua, kita akan menampilkan pikiran pikiran yang lebih berbobot dan menjadi bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat keseluruhan,” tambah Sudirman.

Sementara itu, mantan Menteri ESDM ini juga menyoroti perdebatan capres-cawapres yang sempat menyinggung personal. Dia berharap hal tersebut dapat menjadi kajian oleh Bawaslu.

“Yang kami sorot adalah justru kebijakan dan keputusan tidak menyerang pribadi. Malahan kami merasa mendapat serangan kepada pribadi dan institusi barangkali bisa jadi evaluasi di Bawaslu,” pungkas Sudirman.

Penegakan hukum harus selalu ditegakkan, tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Karenanya, dibutuhkan seorang yang benar-benar tegas untuk dapat menegakkan hukum di Indonesia.