HukumNasional

Keseriusan Jokowi Dalam Berantas Korupsi Dipertanyakan

Keseriusan Jokowi Dalam Berantas Korupsi Dipertanyakan

Keseriusan Presiden Joko Widodo dalam memberantas tindak pidana korupsi dipertanyakan. Adalah Novel Baswedan yang mempertanyakan dan menganggap Jokowi berpangku tangan dalam menangani kasus kriminalisasi terhadap aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Novel mencatat, setidaknya sudah terjadi lima kasus saat serangan teror menyasar aparat KPK, termasuk dirinya. Bahkan terakhir, rumah Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif juga dilempar bom molotov pada awal bulan ini.

Jokowi, menurut Novel, seolah diam saja sehingga seluruh kasus penyerangan yang menimpa aparat KPK tidak ada yang mampu diungkap seutuhnya.

“Ini seperti dibiarkan oleh pemerintah. Saya merasa aneh, apakah pemerintah ini melihat hanya hal biasa? Apakah pemerintah benar-benar serius memberantas korupsi?” ungkap Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, Sabtu (26/1).

Novel menyebut, sikap Jokowi yang seolah acuh ini juga merupakan indikasi bahwa orang nomor satu di Indonesia tersebut tidak peduli dengan aparat penegak korupsi. Padahal, KPK juga merupakan lembaga negara, sehingga seluruh pihak yang bekerja di dalamnya harus mendapat jaminan keamanan dari pemerintah.

Keseriusan Jokowi Dalam Berantas Korupsi Dipertanyakan
Keseriusan Jokowi Dalam Berantas Korupsi Dipertanyakan

Kemudian, ia mengutip laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mengatakan bahwa seluruh pemberantas korupsi merupakan pejuang HAM yang seharusnya diberikan perlindungan khusus dari pemerintah.

“KPK ini representasi negara yang bekerja untuk memberantas korupsi. Tapi kemudian ada yang diteror, diserang. Ini merupakan masalah serius. Ini keterlaluan. Seharusnya pemerintah melindungi pihak-pihak yang diberi hak dan kewajiban untuk memberantas korupsi,” ujarnya.

Novel juga mencemaskan tindak lanjut terhadap aksi teror itu bukanlah tindakan yang tulus dari pemerintah.

Ia lantas mencontohkan pembentukan tim gabungan penyidik untuk mengusut kasus penyiraman air keras pada dirinya, yang baru dibentuk menjelang debat calon presiden dan wakil presiden dengan topik hukum dan HAM pada 17 Januari lalu.

Padahal, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Jokowi selalu menekankan akan membuat tim khusus bagi kasus yang menimpa Novel.

“Sehingga, apakah karena mau debat jadi tim dibentuk? Tentu saya tidak tahu. Saya memang sering dengar bahwa tim ini dikaitkan dengan kepentingan politik, tapi saya tidak tahu,” katanya.

Keseriusan Jokowi Dalam Berantas Korupsi Dipertanyakan
Keseriusan Jokowi Dalam Berantas Korupsi Dipertanyakan

Lebih lanjut, sikap pemerintah yang seolah acuh membuat Novel bertanya-tanya. Ia cemas pemerintah memang menganggap kekerasan dan teror terhadap aparat KPK sebagai hal biasa. Kalau itu terjadi, maka memang pemerintah tidak paham bahwa korupsi bukan sekadar masalah memperkaya diri sendiri, tetapi juga merampas hak asasi orang lain.

“Bapak Jokowi, yang saya tahu ini lebih dari lima kasus orang KPK diserang dan itu tidak ada yang diungkap, apakah bapak presiden tidak terusik? Nyaman dengan situasi ini? Apakah ini bisa ditindak dengan mekanisme biasa? Apakah tidak ingin tahu atau bertanya lebih jauh mengenai penindakan korupsi?” ungkap Novel.

Sementara itu, Wadah Pegawai KPK menggelar diskusi memperingati 500 hari teror penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan pada November lalu. Peringatan digelar untuk mendorong Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyelesaikan kasus-kasus penyerangan dan memastikan perlindungan terhadap para penggiat keadilan seperti Novel Baswedan.