NasionalPolitik

Strategis, Gagasan Prabowo Pisahkan Kementerian LH Dan Kehutanan Didukung Rizal Ramli

Strategis, Gagasan Prabowo Pisahkan Kementerian LH Dan Kehutanan Didukung Rizal Ramli (harianpress.com)Strategis, Gagasan Prabowo Pisahkan Kementerian LH Dan Kehutanan Didukung Rizal Ramli
Capres Prabowo Subianto saat debat kedua mengatakan bakal memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi dua kementerian terpisah. DR Rizal Ramli, Ekonom senior, mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur dan mantan Menko Kemaritiman di Pemerintahan Jokowi-JK menyatakan mendukung gagasan Prabowo tersebut.

Tidak seperti di era pemerintahan era petahana saat ini. dua bidang tersebut digabung menjadi satu kementerian.

Rizal Ramli menyatakan, selama ini berbagai kejahatan dan masalah lingkungan hidup tertutup secara institusional akibat penggabungan Kementerian Lingkungan HIdup dengan Kementerian Kehutanan oleh Pemerintahan era petahana.

“Bukti yang paling kasat mata adalah nilai kerusakan lingkungan PT Freeport Indonesia sebesar Rp 185 triliun bisa dihapuskan oleh pemerintah. Belum lagi berbagai potensi pelanggaran lingkungan hidup dalam kasus reklamasi, dan pembakaran hutan menjadi kurang transparan,” ungkap Rizal Ramli, Senin (18/2/2019).

Strategis, Gagasan Prabowo Pisahkan Kementerian LH Dan Kehutanan Didukung Rizal Ramli (harianpress.com)
Strategis, Gagasan Prabowo Pisahkan Kementerian LH Dan Kehutanan Didukung Rizal Ramli

Rizal yang juga mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) era Presiden Gus Dur ini menilai,  potensi pelanggaran lingkungan hidup dalam kasus reklamasi, dan pembakaran hutan menjadi kurang transparan.

Sebab faktanya, hal-hal tersebut lebih banyak membawa kepentingan pengusaha besar ketimbang kepentingan generasi yang akan datang.

Oleh karena itu, usulan mantan Danjen Kopassus ini seperti disampaikan dalam acara debat kedua Pilpres Minggu (17/2/2019) malam, untuk memisahkan kembali Kementerian Lingkungan Hidup dari Kehutanan adalah langkah yang sangat strategis.

Tujuannya, supaya monitoring dan enforcement (penegakan hukum) lingkungan hidup semakin berwibawa dan efektif.

“Sikap Jokowi yang menganggap penggabungan ini sebagai hal yang wajar sangat pantas disesalkan. Karena di negara-negara lain Kementerian Lingkungan Hidup berdiri sendiri, sehingga mereka bisa efektif jika terjadi pelanggaran,” tuturnya.

Rizal menambahkan, keinginan Prabowo agar semua tanah dikuasai negara, tidak perlu dibagi kepada rakyat, adalah pandangan yang terlalu progresif. Sementara program petahana dengan  pembagian sertifikat untuk rakyat yang sudah punya tanah adalah untuk melegalkan status tanah.

Sedangkan, program kehutanan sosial hanya memberikan hak pakai kepada rakyat. Rakyat tidak memiliki hak tanah tersebut. “Jadi selama Jokowi berkuasa, tidak ada reforma agraria. Padahal reforma agraria adalah redistribusi tanah,” jelas Rizal.

Menurut Rizal Ramli, keinginan Prabowo menurunkan tarif listrik untuk golongan miskin dan nyaris miskin tersebut akan sangat membantu daya beli mereka dalam waktu cepat. “Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini,” pungkasnya.

Sementara itu, gagasan Prabowo untuk memisahkan Kementerian LH dan Kehutanan dianggap sangat strategis, maka Rizal Ramli mendukung gagasan tersebut. Dikarenakan, selama era pemerintahan petahana, berbagai kejahatan dan masalah lingkungan hidup tertutup secara institusional akibat penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan.