NasionalPolitik

Kampanye Terselubung, Gerindra: Kenapa Apel Pemerintah Desa Harus Jelang Pemilu?

Kampanye Terselubung, Gerindra: Kenapa Apel Pemerintah Desa Harus Jelang Pemilu? (harianpress.com)Kampanye Terselubung, Gerindra: Kenapa Apel Pemerintah Desa Harus Jelang Pemilu?

Pada Sabtu 30 Maret 2019, diadakan kegiatan apel pemerintah desa yang akan digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat. Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria menyebut kegiatan apel pemerintah desa yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat mendatang sebagai kampanye terselubung memenangkan calon petahana, Joko Widodo.

Dikatakan Riza, anggapan itu wajar muncul lantaran acara tersebut dilaksanakan jelang Pemilu 2019.

“Menjelang pilpres, menteri, lembaga, dan presiden banyak melakukan kegiatan yang kami sebut sebagai kampanye terselubung termasuk acara di GBK nanti,” kata Riza ditemui di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

“Kami berharap pemerintah bijak agar tidak menggunakan kekuasaan dan wewenang, kenapa acara seperti itu tidak dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum kampanye, kenapa dilakukan saat masuk tahun politik, kenapa semua program pemerintah mendekati tanggal 17 April 2019,” lanjutnya.

Riza pun mengimbau pemerintah agar melaksanakan kegiatan seperti itu setelah hari pencoblosan.

“Kenapa tidak setelah pencoblosan, silakan tanggal 20 atau 30 April, supaya kita menilai bahwa pemerintah jujur dan tak ada maksud terselubung,” ungkapnya.

Kampanye Terselubung, Gerindra: Kenapa Apel Pemerintah Desa Harus Jelang Pemilu? (harianpress.com)
Kampanye Terselubung, Gerindra: Kenapa Apel Pemerintah Desa Harus Jelang Pemilu?

Kegiatan tersebut juga mendapat respon dari Andi Arief, mantan Wasekjen Partai Demokrat. Andi mengatakan bahwa para kepala desa diwajibkan datang ke Gelora Bung Karno, Jakarta pada 30 Maret mendatang, untuk dipaksa memberikan gelar bapak pembangunan desa kepada Jokowi.

Bukan hanya itu, Andi Arief dalam akun Twitter-nya juga menyebut setiap kepala desa mengambil dana desa Rp 3 juta. Sedangkan acara itu ditanggung APBN melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sementara itu, Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) membantah bahwa acara itu tidak diadakan pemerintah dan tidak didanai dana desa. Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Hadi Prabowo menegaskan kegiatan apel pemerintah desa pada 30 Maret 2019, di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, bukan inisiatif pemerintah, dalam hal ini Kemendagri.