NasionalPolitik

Gelar Aksi Di MK, KSPI Kawal Sidang Gugatan Pilpres BPN Prabowo

Gelar Aksi Di MK, KSPI Kawal Sidang Gugatan Pilpres BPN Prabowo

Terkait gugatan kecurangan Pemilu 2019, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan menggelar aksi untuk mengawal persidangan yang akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi tersebut merupakan tanggung jawab moral KSPI terhadap Prabowo-Sandi lantaran KSPI sudah terikat kontrak politik dengan pasangan Capres-cawapres nomor urut 02 itu.

“Kami punya kontrak politik, kami tidak ingin menjadi pengkhianat, ini harus tuntas kontrak politik dengan Prabowo, sampai kapan? sampai putusan MK selesai,” ujar Said di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (27/5).

Diketahui, KSPI telah mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Sandi sejak Mei 2018. Saat itu, Prabowo meneken kontrak politik yang berisi janji Prabowo untuk memperhatikan nasib dan kesejahteraan buruh.

Presiden KSPI, Said Iqbal (harianpress.com)
Presiden KSPI, Said Iqbal

Menurut Said, aksi tersebut akan dilakukan secara damai. Aksi ini dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap langkah yang ditempuh secara konstitusional.

“Merencanakan mengawal aksi-aksi di persidangan-persidangan MK. Ini bukan aksi jalanan. Ini adalah aksi konstitusional. Saya rasa sah-sah saja,” tutur Said.

Lebih lanjut Said menuturkan, pihaknya akan mengikuti semua peraturan dan prosedur yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dikatakan Said, ia akan meminta izin kepada pihak kepolisian dan tidak akan membiarkan anggotanya menjadi liar dan mengganggu kepentingan serta ketertiban umum saat melakukan aksi. “Misal sampai jam 18.00 WIB, kita akan turuti,” ujar Said.

Meski demikian, Said juga meminta agar aparat keamanan tidak melakukan kekerasan terhadap massa dan ia tidak ingin aparat memblokade massa.

Deputi Presiden dan Ketua Harian KSPI, Muhhamad Rusdi (harianpress.com)
Deputi Presiden dan Ketua Harian KSPI, Muhhamad Rusdi

Sementara itu, Deputi Presiden dan Ketua Harian KSPI, Muhhamad Rusdi juga mengatakan pihaknya menyesali blokade aparat sebelumnya. Ia berharap semua pihak bisa lebih terbuka.

“Kami berharap tidak seperti kemarin pendaftaran gugatan ke MK akses masuk ke MK sangat sulit. Kita berharap MK bisa lebih terbuka terutama aparat keamanan bisa lebih terbuka,” ungkapnya.

Menurutnya, aksi ini akan dilakukan pada 14 Juni mendatang saat persidangan pertama di MK akan dilakukan. Sebelumnya, kubu Prabowo-Sandiaga telah mengajukan tujuh permohonan terkait hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Dua tuntutan di antaranya memohon MK membatalkan atau mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf sebagai peserta Pilpres 2019 karena diduga paslon 01 telah melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif selama berlangsungnya Pemilu 2019.